Persiapan Kemerdekaan Indonesia

A. Kekalahan Pasukan Jepang dan Janji Kemerdekaan

 Pada akhir 1944 dan awal 1945, tentara jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu. Satu per satu kekuatan militernya di Asia Pasifik dapat dipukul mundur oleh pasukan sekutu. Harapan bangsa indonesia agar terjadi perubahan sikap terhadap penguasa militer jepang, ternyata dapat terwujud. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa indonesia. Selain itu, bangsa indonesia juga diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang. Pada Oktober 1944, armada Jepang dapat dihancurkan Sekutu di Teluk Ormoc, Letye.

 Mengibarkan Bendera MERAH PUTIH 

 

B. Usaha Mempersiapkan Kemerdekaan

 Jepang menyadari bahwa tidak mungkin untuk tetap mempertahankan daerah pendudukan militernya di Asia. Dan Jepang juga mulai ketakutan dengan terjadinya pemberontakan di daerah pendudukannya. Akhirnya Jepang semakin meningkatkan upayanya untuk menarik dukungan.Upaya nya, yaitu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa yang diduduki.

 1. Pembentukan BPUPKI

Pada 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya sebuah badan perencanaan kemerdekaan bagi Indonesia yang pernah dijanjikan oleh pihak Jepang. Badan tersebut didirikan yang tujuannya untuk menyelidiki usaha-usaha beserta langkah-langkah mengenai persiapan kemerdekaan indonesia, yang diberi nama Badan Penyelidik Uasaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau yang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Cosakai.

Untuk melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengumumkan nama-nama anggota beserta pengurusnya pada 1 April 1945. Anggota BPUPKI terdiri atas 60 orang indonesia dan7 orang Jepang. BPUPKI diketuai oleh dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketuanya R.P Suroso. BPUPKI diresmikan oleh Jendral Itagaki bersama Letnan Jendral Yuiciro Nagano pada 28 Mei 1945.

Susunan Pengurus BPUPKI

2. Sidang BPUPKI bagi Persiapan Kemerdekaan Indonesia

BPUPKI mengadakan dua kali sidang, yaitu 29 Mei-1 Juni 1945 dan pada 10-16 Juli 1945. Pada sidang pertama BPUPKI lebih banyak membicarakan masalah dasar-dasar negara.

     a. Usulan-usulan Dasar Negara RI pada Sidang Pertama

          Dalam persidangan pertama, tokoh-tokoh nasionalisme seperti Mohammad Yamin, Mr.Supomo, dan Soekarno mengemukakan usulan-usulannya mengenai dasar negara pada 29 Mei 1945.

                 1) Usulan Mohammad Yamin

• Peri Kebangsaan
• Peri Kemanusiaan
• Peri Ketuhanan 
• Peri Kerakyatan
• Kesejahteraan Rakyat 

                        

                 2) Usulan Mr. Supomo

• Persatuan
• Kekeluargaan
• Keseimbangan lahir dan Batin
• Musyawarah
• Keadilan Rakyat

                     

              
                  3) Usulan Soekarno

• Kebangsaan Indonesia
• Internasionalisme
• Mufakat atau Demokrasi
• Kesejahteraan Sosial
• Ketuhanan yang Maha Esa

          b. Pembentukan Panitia Perumu                                                                                              Hasil sidang pertama tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia perumus pada 22 Juni 1945. Panitia yang dikenal dengan nama Panitia Sembilan ini menghasilkan sebuah piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam tersebut berisi perumusan dasar negara dan Pembukaan UUD 1945. 

        c. Sidang Kedua 

  Pada sidang kedua panitia BPUPKI berhasil membentuk 3 panitia, yaitu sebagai berikut

  1) Panitia Perancang UUD, yang di ketuai oleh Soekarno

  2) Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso

  3) Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Moh.Hatta

  Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh soekarno mengadakan sidang untuk membahas laporan hasil kerja Panitia Kecil perancang UUD. Sidang-sidang BPUPKI dilaksanakan pada saat pasukan Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia di Pasifik.

3. Terbentuknya PPKI

    Pada 7 Agustus 1945, Pemerintah pendudukan militer Jepang membubarkan  BPUPKI dan diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ). Badan ini diketuai oleh  Soekarno dan wakilnya ialah Moh. Hatta. PPKI yang dipimpin oleh Soekarno, segera mengirim  Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat ( Vietnam Selatan ) pada 9 Agustus 1945, yang tujuannya untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengena sikap pemerintah Jepang terhadap rencana kemerdekaan indonesia.

Di Dalat, ketiga tokoh PPKI tersebut diterima oleh Marsekal Terauchi ( Panglima Mandala Seluruh Asia Tenggara ) pada 11 Agustus 1945. Marsekal Terauchi menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memeberikan kemerdekaan kepada indonesia.